Bupati Solok Ikuti Vidcon dengan Mendagri Terkait Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

By Pemerintah Daerah Kabupaten Solok 03 Mei 2021, 08:15:13 WIB Kegiatan
Bupati Solok Ikuti Vidcon dengan Mendagri  Terkait Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Keterangan Gambar : Bupati Solok ikuti virtual meeting


(Arosuka) Kominfo. Bertempat di kediaman pribadi Bupati Solok di Singkarak, Jumat (30/04), Bupati Solok Epyardi Asda didampingi Asisten Koordinator Bidang Ekbangkesra Medison, dan beberapa Kepala SKPD terkait, mengikuti Rapat Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri secara virtual mengenai peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan percepatan penegasan batas daerah. 

Dalam arahannya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian  menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan sebagai follow up dari pembangunan cipta kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yakni bisa menciptakan dan menampung tenaga kerja yang lebih banyak. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang kurang baik, berimbas pada APBN/APBD di masing-masing propinsi dan kabupaten/kota, agak sulit mengakomodir melonjaknya pertumbuhan tenaga kerja, maka dari itu dibutuhkan peran swasta/investor untuk menopang kondisi ini. Untuk menarik minat swasta/investor harus didukung dengan suasana yang kondusif, adanya kepastian hukum, reformasi birokrasi berupa penyederhanaan birokrasi dalam bentuk perizinan dan kemudahan berusaha” tutur Tito. 

Lebih lanjut Tito memaparkan, salah satu permasalahan pelaksanaan kemudahan berusaha saat ini adalah belum adanya kejelasan batas wilayah antar kabupaten/kota dan propinsi serta tata ruang/ RTRW untuk investasi. Oleh karenanya dibuatlah Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/ Hak Atas Tanah dengan tujuan agar pertumbuhan investasi meningkat di Indonesia. Adapun manfaat ditetapkannya batas daerah antara lain adanya kejelasan cakupan wilayah administrasi pemerintahan, adanya kejelasan luas wilayah, menciptakan efektivitas pelayanan pada masyarakat, kejelasan pengaturan tata ruang, administrasi kependudukan, daftar pemilih, administrasi pertanahan dan kejelasan perizinan pengelolaan sumber daya alam. Diakhir pemaparannya Tito meminta  kepada Gubernur/Bupati/Walikota agar membentuk Tim sebagai tindak lanjut dari amanat yang tercantum dalam Perpres tersebut. (admin)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment