Diskusi Panel dan Manajemen Kasus Stunting di Kabupaten Solok

Arosuka-(Kominfo). Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda, Dt. Sutan Majo Lelo, M.Mar yang dalam hal ini di wakili oleh staf ahli bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Eva Nasri, S.H.,M.M menghadiri dan membuka secara resmi diskusi panel manajemen kasus Stunting ke II Kabupaten solok tahun 2022 di Ruang Pertemuan D'Relazion cafe & resto Kota Solok Selasa (15/11/2022). 

Baca Lainnya :

• Peingati HKN, Sekda Medison Himbau Agar Tenakes Memberikan Pelayanan Yang Prima. 0
• Syahrial Menyerahkan secara Simbolis kendaraan Dinas Roda Dua kepada Calon Akseptor KB.0
• Bupati Solok Lakukan Inspeksi ke PT. Tirta Investama0
• Dandim 0309 Solok Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Kabupaten Solok0
• Skala Prioritas Pembangunan 2023 akan di utamakan kepada Jalan-jalan Kabupaten Solok.0

Tampak hadir mendampingi Bupati Solok, Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Sumbar yang di wakili oleh Koordinator Bidang KBKR Rismiati, S.E, Nara sumber dari tim pakar, Dr. IGM Afridoni Aradita, Sp.A,  Dr. Dodi Faisal, Sp.OG, Avermilyus, SKM,  Remi Iskandar, M.Psi,  Kepala DPPKB P3A Kab. Solok Dr. Maryeti Marwazi, MARS, Kepala OPD di Kabupaten Solok, serta tamu undangan lainnya.

Dinas DPPKBP3A setelah melaksanakan acara penyerahan secara seremonial kendaraan bermotor roda dua antar jemput akseptor KB yang diserahkan kepada koordinator KB dilapangan di seluruh kecamatan di Kab Solok pada Senin 14/11/2022, dan hari ini Selasa (15/11/2022) kembali melakukan kegiatan berupa acara Diskusi panel manajemen kasus stunting ke II Kabupaten Solok tahun 2022.

Kasi kesertaan Ber-KB Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Herliza, dalam laporannya mengatakan tujuan kegiatan diskusi panel dan manajemen kasus stunting tersebut di adakan adalah  melakukan intervensi penurunan stunting melalui pendampingan keluarga yang memiliki manajemen yang baik, responsif dan efektif. mendapatkan pokok permasalahan, solusi dan treatment yang tepat pada kasus stunting yang masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut.

Menyambung hal tersebut, Kepala perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Koordinator Bidang KBKR Rismiati, S.E mengatakan, pemerintah telah menetapkan stunting sebagai Isu Ironitas Nasional.

Komitmen ini terwujud dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan.

Ia menyebutkan berdasarkan data SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) tahun 2021, prevelensi balita stunting (tinggi badan menurut umur) berdasarkan Kab/Kota di Provinsi di Indonesia, Kabupaten Solok berada pada prevelensi 40,1 persen dengan rata-rata untuk Provinsi Sumatera Barat adalah 23,3 persen.

Lanjutnya, di tahun 2022 di harapkan angka stunting berada di angka 18,49 persen. "Dengan usaha dan kerja keras bersama, prevalensi di Kabupaten Solok ini bisa turun sesuai harapan".

Di harapkan pada tahun 2023 angka turun menjadi 15,44 persen dan pada tahun 2024 menjad 14 persen.

Staf Ahli Bid. Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Eva Nasri mengatakan bahwa, Pembangunan sumber daya manusia berkualitas merupakan pilar bagi pencapaian visi Indonesia 2045

Yaitu manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan yang komprehensif, damai dalam interaksi sosialnya dan berkarakter kuat, sehat menyehatkan dalam interaksi alamnya dan berperadaban unggul, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Visi misi tersebut akan sulit tercapai jika permasalahan gizi di Indonesia tidak diatasi secara serius.

Dengan adanya peraturan presiden nomor 72 tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting, strategi yang perlu di optimalkan adalah  menurunkan prevelensi stunting,  meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga,  menjamin pemenuhan asupan gizi,  meningkatkan pola asuh,  meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan akses air minum dan sanitasi

Dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, perlu dilakukan tinjauan kasus stunting dari tim pakar sesuai keahlian masing-masing baik dari ahli dokter anak, dokter Obgyn, psikologi dan ahli gizi yang akan memberikan masukan dan tindakan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di setiap tingkatan wilayah mulai dari kabupaten hingga ke tingkat nagari yang di kenal dengan tim pelaksana percepatan penurunan stunting (TPPS).

Lanjutnya, intervensi stunting harus di mulai dari hulu yaitu kepada remaja dan calon pengantin,"pastikan remaja-remaja memahami akan pentingnya kebuthan gizi sejak dari remaja serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat".

Pemantauan kepada ibu hamil sampai punya anak balita dapat dilakukan agar masa emas 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK) berjalan optimal baik disisi kesehatan maupun pola asus yang diterapkan. Kemudian keluarga yang memiliki pasangan usia subur pasca persalinan agar mendapatkan pelayanan KB agar dapat mengatur jarak kehamilan dari sebelumnya, sehingga optimal pengasuhan dan kasih sayang kepada anak yang dilahirkan.

Ia berharap, TPPS ini dapat berperan secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor terkait, penajaman strategi intervensi dari hulu melalui kegiatan prioritas mencegah lahirnya anak stunting, mengoptimalkan peran tim pendamping keluarga yang sudah terbentuk sebanyak 196 tim se kabupaten solok kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan/ ibu menyusui dan keluarga yang mempunyai anak 0-5 tahun.

Dalam pertemuan tersebut, Kecamatan yang di hadirkan dan menjadi sasaran angka penurunan stunting adalah Kecamatan IX Koto Sungai lasi, hal ini  menurut data statistik angka stunting di kecamatan tersebut lebih tinggi dari kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Solok.

Selanjutnya perwakilan BKKBN Provinsi Sumbar dan Kepala DPPKB P3A Kabupaten Solok memberikan bantuan kepada keluarga Sasaran. Acara dilanjutkan dengan Diskusi Panel. (Admin)